Pelayanan OPD

Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

  1. SOP Administrasi Surat Masuk ;
  2. SOP Administrasi Surat Keluar ;
  3. SOP Penyimpan Barang ;
  4. SOP Pengurus Barang ;
  5. SOP Pengajuan Hibah dan Bansos ;
  6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD ;
  7. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja ;
  8. SOP Penerbitan Surat Persediaan Dana ;
  9. SOP Penerbitan SP2D UP ;
  10. SOP Penerbitan SP2D GU ;
  11. SOP Penerbitan SP2D TU ;
  12. SOP Penerbitan SP2D GJ ;
  13. SOP Penerbitan SP2D LS Belanja Langsung ;
  14. SOP Penerbitan SP2D LS – Belanja Tidak Langsung ;
  15. SOP Penerbitan SP2D LS UM ;
  16. SOP Penerbitan SP2D Pengeluaran Pembiayaan ;
  17. SOP Penerbitan SP2D GU Nihil ;
  18. SOP Penerbitan SP2D TU Nihil ;
  19. SOP Rekonsiliasi Bank Kas Daerah ;
  20. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ;
  21. SOP Penyusunan APBD ;
  22. SOP Penyusunan Perubahan APBD ;
  23. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
  24. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ;
  25. SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
  26. SOP Rekonsiliasi Pendapatan Daerah ;
  27. SOP Rekonsiliasi Belanja Daerah ;
  28. SOP Penatausahaan Aset Daerah ;
  29. SOP Pemanfaatan/Sewa Tanah dan Bangunan oleh Pihak Ketiga;
  30. SOP Pemanfaatan/Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan ;
  31. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah ;
  32. SOP Tuntutan Ganti Rugi Daerah ;
  33. SOP Rekonsiliasi Mutasi Aset dengan Belanja Modal Daerah
  34. SOP Pengamanan Aset secara Administrasi, terdiri dari :
  35. SOP Peminjaman BPKB ;
  36. SOP Peminjaman Sertifikat Tanah ;
  37. SOP Pengamanan Aset secara Fisik ;
  38. SOP Pengamanan Aset secara Hukum.

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota MadiunĀ  meliputi :

  1. Standar Pelayanan Pengelolaan Administrasi Gaji ;
  2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) ;
  3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;
  4. Standar Pelayanan Verifikasi SPJ Fungsional Perdapatan, SPJ Fungsional Belanja dan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja ;
  5. Standar Pelayanan Laporan Keuangan SKPD ;
  6. Standar Pelayanan DPA dan DPPA ;
  7. Standar Pelayanan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal.